Kebijakan dan penanganan bencana di indonesia


download 117.42 Kb.
jenengKebijakan dan penanganan bencana di indonesia
Kaca1/4
KoleksiDokumen
gam.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4
TUGAS MATA KULIAH

MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK

KEBIJAKAN DAN PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA

(STUDI KASUS PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI)

DOSEN : DR. FIRDAUS SYAM



OLEH

DEWI SAD TANTI (55208110004)

AHMAD TONI (55208110034)

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MERCUBUANA

2009

  1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penanganan bencana gempa bumi di Indonesia menjadi persoalan yang mulai menjalar kepada persoalan sosial, politik, ekonomi dan pengaruh lainnya. Dampak bencana terhadap pembangunan di Indonesia begitu nyata dirasakan, ratusan ribu orang telah meninggal, lebih dari satu juta orang menjadi pengungsi internal dan ratusan ribu orang kehilangan lapangan kerja. Dari berbagai bencana gempa tersebut menurut data yang ada pada masa 2004-2006 mengakibatkan kerugian mencapai 140 triliun rupiah. (Lassa dalam Saifullah, 2006: 323). Tindakan dan penaggulangan berbagai gempa di Indonesia masih terkesan mengalami kemandekan (statis) yang lebih ditekankan pada persoalan keputusan dan kebijakan yang kurang berorientasi pada penanggulangan yang maksimal. Khususnya pada pemerintahan SBY-JK. Banyak kalangan masih meragukan dan menaruh kesanksian padanya ialah berkaitan dengan kebijakan yang diambil untuk mengatasi bencana Lumpur Lapindo.

Gempa di Aceh, Jogjakarta, Tasikmalaya, Padang dalam pandangan political ecology merupakan representasi class quake (gempa kelas) karena distribusi risiko gempa yang terjadi memang lebih mengarah ke rakyat (orientasi rakyat), yang tidak punya akses kepada pengetahuan maupun kapasitas untuk membangun rumah standar yang tahan gempa. Bencana Jogjakarta pada tingkatan tertentu bisa dikatakan sebagai bentuk “bencana buatan manusia” karena factor kerentanan fisik perumahan merupakan determinan yang besar. Standar bangunan aman tidak diikuti. Kebanyakan rumah yang runtuh menggunakan kualitas bangunan yang rendah. Hyogo Framework for action menformulasikan bahwa bencana berkaitan erat dengan pembangunan, dialektika yang terbangun dari bencana dan pembangunan ialah pada suatu saat, bencana merusak pembangunnan dan membuat kemiskinan dan kemelaratan, pada saat yang berbeda pembangunan memproduksi bencana. Pembangunan yang baik mereduksi bencana dan pembangunan yang buruk menyebabkan dan merupakan penyebab bencana, seharusnya pembangunan direncanakan untuk mereduksi bencana.

B. Pembahasan

Pendefinisian bencana adalah proses, dan bisa disefinisikan sebagai gangguan serius (disruption) terhadap orang dan sistem penghidupan dari sebuah komunitas sosial yang dihasilkan dari kerentanan terhadap satu atau kombinasi beberapa ancaman (hazards) yang melibatkan hilangnya kehidupan dan atau harta benda pada skala yang melampaui kapasitas untuk mengatasinya. (Lassa, 2004: 331). Kerentanan yang dimaksudkan ialah internalitas dalam bentuk kemiskinan atau marginalitas yang berakar pada proses dan sistem pembangunan ekonomi, politik, relasi kekuasaan yang tidak berimbang yang mengkondisikan lahirnya bencana, manakala muncul ancaman dalam bentuk externalitas dalam bentuk banjir, gempa bumi, tsunami, vulkanik, epidemic ketika bertemu dalam bentuk realitas.

Sementara resiko yang dimaksudkan ialah kemungkinan terjadinya kerugian hilangnya nyawa, orang terluka atau kehilangan harta benda kehancuran ekonomi dan sumber penghidupan yang disebabkan oleh fenomena tertentu. resiko sendiri bermakna kemungkinan terjadinya sebuah situasi serta kerugian yang diakibatkan olehnya. Resiko menjadi konsep mengenai serangkaian kosekuensi yang ditimbulkan dari situasi tertentu.

Reduksi resiko bencana didefinisikan sebagai upaya atau ukuran yang dipakai untuk memperkecil kerugian dengan cara meminimalisasi ancaman, reduksi kerentanan, kerapuhan dan mempertinggi coping dan kapasitas yang adaptif baik dalam konteks pra, sewaktu bencana dan pada konteks pasca produksi. Reduksi resiko bencana belum terintegrasi ke dalam agenda pembangunan nasional dan belum dilihat sebagai prasyarat penanggulangan kemiskinan dan prasayarat pembangunan. Dari berbagai kebijakan pemerintah tidak didukung oleh dokumen strategi penanganan bencana belum terarahkan pada korelasi (interlink) antar berbagai jenis bencana dan agenda pengentasan kemiskinan sebagai akibat keterpisahan penanggulangannya.

Perspektif politik kebencanaan kita harus diubah drastis dengan penggunaan reduksi risiko karena keniscayaan keberpanjangannya (persistence) jenis-jenis ancaman alam seperti banjir, longsor dan gempa yang mewakili periode ulang, siklus atau bahkan pola keberulangan yang acak dan semakin pendek. Implikasinya adalah bahwa wacana manajemen bencana bukan utopia.

Manajemen bencana yang dipersiapkan banjir, gempa dan tsunami dengan dampak terbesar di Aceh hingga sampai pada bencana kesiapsiagaan menghadapi letusan gunung Merapi. Sumber daya yang mampu digerakkan, dimobilisasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk belum terorganisir. Hal ini menujukan bahwa good will serta political will tidak cukup untuk mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diperlukan lagi paradigm baru untuk mengintegrasikan factor resiko bencana yang tertuang dalam pembangunan nasional.

Kepentingan dan alasan penting untuk mengkaji kebijakan public pada tata kelola bencana (disaster governance) meliputi:

  1. Kematian ratusan ribu korban bencana.

  2. Jutaan orang rakyat Indonesia terkena dampak bencana serta kehilangan rumah dan sumber penghidupan, keterjebakan rakyat pada kemiskinan, putusnya pendidikan anak-anak dan lain-lain.

  3. Aliran bantuan luar negeri yang masuk dalam bentuk utang maupun hiba, dalam konteks tata pemerintahan, baik secara nasional maupun daerah yang penuh ketimpangan dan bermuara pada korupsi hingga menimbulkan ketakutan para donor untuk bantuan pada bencana berikutnya.

Artinya, tata kelola bencana dari yang bersifat alamiah seperti gempa, banjir, tsunami dan masalah kekurangan. Sedangkan tata kelola yang bersifat dari sisi technological hazards bisa terjadi pada transportasi, Kasus Lumpur Lapindo, kebakaran hutan dan lain-lain. Tata kelola diperlukan dalam penguatan kelembagaan dalam rangka menegakkan rencana tata ruang dan rencana bencana serta upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengalami bencana.

Dalam bahasa Paula Chakravartty dan Katharine Sarikakis, kebijakan komunikasi selalu memiliki konteks, domain, dan paradigma. Tiga aspek digunakan untuk menilai apakah kebijakan komunikasi masih tetap berlaku atau sudah saatnya diganti. Kebijakan komunikasi selalu menjadi panduan berbagai pihak dalam berkomunikasi. Tegasnya, kebijakan komunikasi mempengaruhi kegiatan komunikasi, lembaga dan kaum professional. (Nadhya, 2008:4-5)

Makna kebijakan ada 5 kriteria:

  1. Memiliki tujuan tertentu

  2. Berisi tindakan pejabat pemerintah

  3. Memperlihatkan apa yang dilakukan pemerintah

  4. Bisa bersifat positif dan negatif

  5. Bersifat memaksa (otoritatif)

Kebijakan komunikasi adalah seluruh peraturan yang mengatur proses komunikasi masyarakat, baik yang menggunakan media (mulai dari sosial, media massa, hingga media interaktif) maupun yang tidak menggunakan media, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dsb (Nadhya, 2008:13).

Menurut Warfield (tanpa tahun), manajemen bencana mempunyai tujuan: (1) mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan (3) mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung, dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Secara garis besar terdapat empat fase manajemen bencana, yaitu:

1) Fase Mitigasi: upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (building codes), analisis kerentanan; pembelajaran publik.

2) Fase Preparadness: merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan; latihan keadaan darurat, sistem peringatan.

3) Fase Respon: upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contoh: pencarian dan pertolongan; tindakan darurat.

4) Fase Recovery: mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contoh: perumahan sementara, bantuan keuangan; perawatan kesehatan.

Ke-empat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak terjadi secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut di atas. Fase-fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi. Sebagai suatu proses alam, bahaya atau bencana geologi tidak datang begitu saja tanpa sebab atau kondisi yang memungkinkan bahaya atau bencana itu terjadi. Oleh karena itu, kahadiran bahaya atau bencana geologi tentu berkaitan erat dengan keberadaan materi atau kehadiran kondisi yang memungkinkan bahaya atau bencana itu terjadi. Dengan kata lain, potensi bahaya atau bencana geologi dapat dibaca atau dapat diketahui dari kondisi lingkungan setempat, dan fase mitigasi bencana telah dimulai sejak kehadiran ancaman bahaya geologi itu diketahui.

Sistem Nilai dalam Penanganan Bencana

“Sistem sudah berjalan”. Begitu disampaikan Presiden SBY dari Jepang, menanggapi bencana gempa di Padang. Namun, ketika memasuki hari ketujuh para korban serta masyarakat di lingkungan bencana tidak tertangani baik, dan permasalahan mereka dikedepankan oleh media massa, maka siapa pun akan menilai penanggulangan di lapangan tidak memuaskan dan sistem penanggulangan macet. Ini adalah persoalan manajemen bencana. Artinya, manajemen bencana belum berjalan baik. Sistem penanggulangan dengan tujuan membantu para korban untuk pulih, termasuk mengelola lingkungan masyarakat agar kebutuhan mereka terpenuhi sewajarnya, belum berjalan baik. Prinsip penting pertolongan dalam bencana adalah memfasilitasi sebaik mungkin seluruh bantuan dan fasilitas penting lainnya yang ditujukan terutama kepada para korban selamat agar kebutuhan mereka terpenuhi. Jika hal ini terselenggara dengan baik, maka upaya pemulihan dampak bencana yang kompleks otomatis berfungsi simultan dengan inisiatif dari masyarakat yang bersangkutan. Sebab masyarakat dengan kapasitas tersisa dan spontanitas yang tinggi akan berupaya memulihkan kondisi trauma mereka dan lingkungannya dengan segera.

Seharusnya, prinsip ini sudah dimengerti dan dilaksanakan dengan baik, karena birokrasi negara amat berpengalaman, mengingat bencana alam dalam skala luas sering terjadi di berbagai wilayah. Bisa dikatakan, negeri ini berbakat bencana, Jadi birokrat pun harusnya memiliki pengalaman yang mumpuni, bahkan mereka hebat, serta berbobot dalam melakukan penanggulangan. Prinsip ini tidak tercapai di Padang, Padang Pariaman, dan sekitarnya, setidaknya sampai tiga bahkan tujuh hari pertama setelah gempa terjadi. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Para korban berada dalam kondisi darurat yang memprihatinkan. Intervensi penanggulangan dari pihak birokrat macet, di mana manifestasinya tampak kasatmata. Harga premium mencapai Rp 20.000/liter, bahkan habis. Listrik padam dan korban kelaparan. Air bersih, obat-obatan, makanan, dan selimut tidak cepat terdistribusikan.

Lalu, di mana letak akar masalahnya. Yang pertama dan terutama terletak pada SDM atau petugas penanggulangan. Birokrat negara berada pada posisi terdepan. Relawan dari berbagai unsur masyarakat cukup banyak berada di lapangan Tetapi, perlu diingat mereka akan ragu-ragu, bahkan tidak bertindak maksimal tanpa komando, intervensí, karena segala kekuatan penanggulangan berada pada pihak birokrat. Birokrat penanggulangan bencana sudah dilengkapi dengan baik melalui berbagai peraturan, buku petunjuk teknis, dan standar prosedur operasi. Namun, mengapa kemampuan bertindak, seperti yang tampak di lapangan, serba terbatas.

Ternyata, petugas penanggulangan masih terkendala oleh soal nilai (value). Persoalan nilai ini penting, karena terkait dengan konsepsi mereka terhadap manusia, yaitu para korban. Seharusnya setiap petugas memiliki konsep nilai dalam diri masing-masing, bahwa tugas mereka berhadapan dengan manusia. Maka, kondisi serta kebutuhan, bahkan “nasib” para korban harus didahulukan, karena akhir tindakan mereka terlihat pada hasil yang dinikmati korban. Preferensi terhadap kemanusiaan, yaitu kebutuhan korban harus dimaknai sebagai menjawab kebutuhan manusia yang tengah menderita tersebut. Otomatis biskuit, air mineral, susu, selimut tidak akan semakin bertumpuk di gudang hingga tidak tertampung, sementara korban kelaparan dan kedinginan.

Aparat TNI/Polri adalah SDM profesional yang pertama siaga di lapangan. Tetapi, mereka kurang didukung oleh petugas profesional lainnya, sehingga SPBU kosong beberapa hari, listrik padam, obat-obatan kurang, makanan tidak terdistribusikan baik. Kerja sama antar instansi lemah, sehingga tidak memungkinkan TNI/Polri turut membantu melancarkan distribusi BBM, menyalakan listrik, mendistribusikan bantuan, dan memperbaiki pipa air bersih. Aparat TNI/Polri lebih berkonsentrasi pada pencarian korban dan mengambil mayat dari lokasi kejadian, tetapi kurang dilibatkan merapat kepada korban yang hidup. Kita tidak boleh melanjutkan pola yang keliru ini, karena kesempatan untuk bertindak bagi TNI/Polri terbuka luas. Masih banyak persoalan pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi yang harus melibatkan TNI/Polri lebih efektif. Terutama ke depan, pelibatan TNI/Polri harus didiskusikan lebih baik agar kekuatan mereka efektif.

Di Padang, aparat TNI/Polri belum digeser proporsional untuk berperan lebih ke objek kehidupan. Manusia yang hidup dan merana, lapar, serta sakit begitu banyak berada di berbagai sudut kota, pelosok dan sekitar rumah sakit, tetapi mereka tidak diarahkan melayani yang masih hidup, yang dalam kondisi “setengah mati” memperoleh makanan dan minuman, serta kedinginan. Serentetan gempa dan tsunami telah terjadi di Indonesia dan menimbulkan tragedi kemanusiaan, hancurnya bangunan infrastruktur, dan pemukiman penduduk luluh lantak dan porak poranda.

Dimensi-dimensi kehidupan masyarakat yang dulunya tertata dengan baik menjadi tidak teratur (berantakan), disamping korban jiwa yang berjatuhan. Jika dirunut kebelakang sejak terjadinya bencana di Aceh 26 Desember 2004 (9,2 Richter), Nias Maret 2005 (8.6 Richter), Yogyakarta Mei 2006 (6,2 Richter), Pangandaran Juli 2006 (7.8 Richter), Mentawai-Bengkulu September 2007 (8.5 Richter), Mentawai Agustus 2009 (6.9 Richter) dan Tasikmalaya September 2009 (7.3 Richter), kemudian disusul banjir bandang di Kabupaten Madina yang menerjang empat desa.

Selama terjadi gempa dalam lima tahun terakhir ini tampaknya kita belum cerdas mengelola manajemen bencana. Kecemasan itu terbukti ketika bencana terjadi ketidak mampuan fundamental yang menyeruak adalah pengelolaan penanganan bencana secara profesional. Ketika bencana datang, yang dipersoalkan adalah otoritas. Bupati merasa tidak berwewenang, Gubernur tidak berdaya, pemerintah pusat pusing dan seolah-olah alam tidak bersahabat dengan kita.

Biasanya faktor "pendanaan" yang menjadi kendala dalam kinerja, mengingat pendanaan sebagai motor penggerak penanggulangan bencana. Kalaupun dana tersedia harus menunggu semua otoritas bertemu dan bersepakat sementara masyarakat korban gempa sangat membutuhkan bantuan kebutuhan pokok yang seketika seperti makan, minum, tenda-tenda, dan pakaian. Meskipun penanganan bencana sudah ada pijakannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tampaknya tidak menjawab masalah, bahkan belum bisa melahirkan manajemen bencana yang profesional.

Bagaimana mengelola bencana secara profesional, penulis mencuplik sebahagian dari tulisan penulis dari Jurnal "Galang" Volume 4.No.1. Mei 2009, Jurnal ini diterbitkan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) yang didanai lembaga internasional Ford Foundation. Jurnal ini juga mengkhususkan diri pada kajian-kajian bencana dan peran filantropi, dan setiap edisi hanya memuat lima tulisan dan para penulis tampaknya dari perguruan tinggi ternama di Indonesia (UNPAD, UI, ITB, UGM, dan negara lain).

Bila dikaji manajemen bencana belum sepopuler ilmu kedokteran artinya, manajemen bencana masih baru dan menjadi disiplin ilmu baru. Walaupun saat ini Magister Manajemen (MM) Universitas Trisakti telah membuka program ini namun belum banyak diminati mahasiswa. Pada hal, manajemen bencana sangat strategis dipahami bagi warga yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. seperti Indonesia dan diharuskan untuk memikirkan dan mengembangkannya menjadi disiplin ilmu tersendiri, bahkan akan lebih baik jika dimulai dari pendidikan dasar seperti Jepang.
  1   2   3   4

Share ing jaringan sosial


Similar:

Perbandingan Administrasi Negara : Permasalahan Lingkungan Hidup...

Bencana Alam di Indonesia 10 Tahun Terakhir

Program Pengembangan Relawan Siaga Bencana Bulan Sabit Merah Indonesia

Bencana merupakan sebuah kata yang tidak asing di telinga kita. Bencana...

Pada kegiatan fasilitasi pendidikan dilapangan diperlukan suatu penanganan...

3 Strategi dan Kebijakan Nasional

Perilaku etis dan hukum serta kebijakan hp

Aplikasi sistem informasi geografis untuk mendeteksi potensi bencana...

Perilaku etis dan hukum serta kebijakan hpe

Abstraksi Makalah Akhir Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan as

Gambar


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
gam.kabeh-ngerti.com
.. Home