Anggaran rumah tangga


download 27.14 Kb.
jenengAnggaran rumah tangga
KoleksiDokumen
gam.kabeh-ngerti.com > Sastra > Dokumen
ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Apabila dianggap perlu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan FKUB di tingkat kecamatan untuk kepentingan harmonisasi dan dinamisasi kerukunan umat beragama.

BAB II

SIFAT

Pasal 2

  1. FKUB bersifat independent dan tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi sosial politik manapun;

  2. Hubungan FKUB Provinsi dengan FKUB kab/kota bersifat konsultatif dan tidak hierarkis;

  3. Hubungan FKUB kab/kota dengan FKUB Kecamatan bersifat hierarkis;

  4. FKUB Provinsi dapat bertukar informasi dengan FKUB Provinsi lainnya;

  5. FKUB kab/kota dapat bertukar informasi dengan FKUB Kabupaten/Kota di wilayah Provinsinya.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

1) FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota bertugas menyusun program kegiatan dalam rangka pertukaran informasi untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan mengadakan pertemuan dengan pengurus/anggota FKUB triwulanan (3 bulan) sekali;

2) FKUB Provinsi mempunyai tugas:

  1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

  2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

  3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;

  4. Menginventarisasi permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota;

  5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

3) FKUB Kabupaten/Kota;

  1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

  2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

  3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

  4. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah yang diberikan oleh bupati/walikota;

  5. Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota;

  6. Menginventarisasi permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan, dan/atau kelurahan/desa yang tidak memiliki FKUB Kecamatan;

  7. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

4) FKUB Kecamatan;

  1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

  2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

  3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk informasi sebagai bahan masukan FKUB kab/kota;

  4. Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada FKUB kab/kota;

  5. Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan kehidupan kerukunan umat beragama di tingkat kelurahan dan desa kepada FKUB Kabupaten/kota;

  6. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

DEWAN PENASEHAT DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 4

Dewan Penasehat

    1. Yang dimaksud dengan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur, Bupati/Walikota;

    2. Fungsi Dewan Penasehat FKUB Provinsi Kab/Kota adalah memberdayakan FKUB;

    3. Dewan Penasehat FKUB Provinsi, Kab/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

  1. Ketua adalah Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

  2. Wakil Ketua adalah Kanwil Departemen Agama, Kepala Kantor Agama Kab/Kota

  3. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau dengan sebutan lainnya Provinsi, Kab/Kota.

  4. Anggota adalah Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 5

Kesekretariatan

1) Dewan Penasehat FKUB dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan kegiatannya, menetapkan kesekretariatan FKUB;

2) Kesekretariatan berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan administrasi dan keuangan FKUB Provinsi, Kab/Kota;

3) Kesekretariatan FKUB bisa terdiri dari kepala kesekretariatan, staf keuangan dan administrasi, yang ditetapkan Dewan Penasehat FKUB;

4) Ketentuan dan mekanisme kesekretariatan diatur berdasarkan keputusan Dewan Penasehat FKUB.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Struktur Organisasi

  1. FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama;

  2. FKUB Dalam menjalankan tugasnya difasilitasi sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan (4).

Pasal 7

Kepengurusan

1). Dalam menetapkan kepengurusan FKUB Provinsi, Kab/Kota dibentuk formatur berdasarkan keputusan musyawarah anggota;

2) Pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota dipilih berdasarkan rapat pengurus/anggota;

3) Pengurus FKUB sebagaimana disebutkan pada pasal 18 Anggaran Dasar terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

Keanggotaan

    1. Anggota FKUB berasal dari pemuka-pemuka agama setempat;

    2. Anggota FKUB Provinsi, berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka agama setempat;

    3. Anggota FKUB Kabupaten/Kota, berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka agama setempat;

    4. Anggota FKUB Provinsi, Kab/Kota mempunyai hak dipilih dan memilih, sebagai pengurus FKUB Provinsi, Kab/Kota;

    5. Untuk menentukan jumlah anggota FKUB Provinsi, Kab/Kota maka masing-masing agama diwakili oleh 1 (satu) orang terlebih dahulu sehingga terdapat 6 (enam) orang mewakili 6 (enam) agama;

    6. Untuk menentukan kekurangan sehingga berjumlah 21 (dua puluh satu) untuk provinsi dan 17 (tujuh belas) untuk kab/kota ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

BAB VI

TATA ADMINISTRASI DAN ATRIBUT

Pasal 9

Tata Administrasi

Tata administrasi umum dan keuangan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB diatur oleh peraturan gubernur.

Pasal 10

Atribut

  1. Desain Logo, lambang dan bendera FKUB dapat dikonsultasikan kepada Dewan Penasehat FKUB;

  2. Logo atau lambang organisasi FKUB dibuat seragam secara nasional;

BAB VII

Pasal 11

PELAKSANA HARIAN

1) Pelaksana Harian terdiri dari:

  1. Ketua dan wakil ketua;

  2. Sekretaris dan wakil sekretaris.

2) Tugas Pelaksana Harian adalah:

  1. Memimpin dan melaksanakan tugas sehari-hari;

  2. Menyiapkan bahan-bahan musyawarah dan rapat-rapat;

  3. Menyampaikan informasi kepada pemerintah dan umat secara timbal balik serta mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah dan umat;

  4. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota FKUB yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana ditentukan pada pasal 13 ayat 2 (dua).

3) Tugas Unsur Pelaksana Harian adalah:

  1. Ketua dan Wakil ketua memimpin kelancaran kegiatan sehari-hari, serta bertanggung jawab terhadap kinerja FKUB;

  2. Sekretaris bertanggung jawab dalam bidang administrasi, dan mengkordinir serta mengarahkan keskretariatan, dan urusan operasional FKUB;

  3. Sekretaris membantu tugas-tugas ketua dan wakil ketua FKUB.

BAB VIII

Pasal 12

MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1. Rapat Kerja bertujuan antara lain:

    • Menyusun program kerja tahunan;

    • Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya.

  2. Keputusan yang diambil FKUB melalui musyawarah dan mufakat, serta tidak melalui voting.

BAB IX

PENGELOLAAN PENDANAAN

Pasal 13

Pengelolaan dana Sumber lain yang sah, dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

  1. Pemberdayaan Umat Beragama;

  2. Bantuan Sosial/Bencana Alam;

  3. Pendidikan;

  4. Kesehatan;

  5. Pembangunan Sektor Riil (Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Perikanan, dll);

  6. Pengembangan Bantuan Nonformal/Usaha Kecil/Modal Kerja;

  7. Dan Lain-Lain Dalam Rangka Ketahanan: Pangan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Bangsa Untuk Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB IX

Pasal 14

ASET

  1. Aset Forum Kerukunan Umat Beragama yang diperoleh dari Pemerintah maupun pihak lain yang sah wajib dipelihara;

  2. Pemeliharaan kantor beserta inventaris kantor dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditentukan oleh rapat pengurus/keanggotaan FKUB dan disahkan dalam rapat pleno;

  2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh rapat Pleno Rakornas FKUB Provinsi, Kab/Kota pada tanggal …….. 2008, di..........






Share ing jaringan sosial


Similar:

Anggaran rumah tangga

Tugas dan wewenang kongres (Sesuai ad/art) Menetapkan dan/atau merubah...

Listrik Rumah Tangga Buku Ajar

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga

Perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga

Matrik analisis hasil pemberdayaan dan perlindungan hukum pekerja...

Peralatan apa saja yang diperlukan dalam sistem pengadaan energi...

Peraturan dasar (PD) & peraturan rumah tangga (prt)

Inovasi Alat Rumah Tangga yang Multi Fungsi dan Ramah Lingkungan sebagai Usaha yang Prospektif

Benda plastik hampir kita temukan di semua tempat, mulai dari bungkus...

Gambar


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
gam.kabeh-ngerti.com
.. Home