Buku ini tidak berangkat dari ketidakpuasan, bukan juga karena ingin memamerkan cerita-cerita sukses, tetapi karena dilandasi oleh keinginan menceritakan pelajaran berharga yappika bersama para mitra organisasi masyarakat sipil (oms) di Aceh dalam belajar,


download 0.78 Mb.
jenengBuku ini tidak berangkat dari ketidakpuasan, bukan juga karena ingin memamerkan cerita-cerita sukses, tetapi karena dilandasi oleh keinginan menceritakan pelajaran berharga yappika bersama para mitra organisasi masyarakat sipil (oms) di Aceh dalam belajar,
Kaca1/17
KoleksiBuku
gam.kabeh-ngerti.com > Sastra > Buku
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah


Pembelajaran Program Penguatan

Kapasitas Organisasi Masyarakat Civil di Aceh

Acehnesse Civil Society Organization Strengthening -ANCORS
Penulis
Sutoro Eko

Ferry Yuniver

Noer Hiqmah




2009
Prawacana
Dulu “Negara Membangun Daerah”, Kini

Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah”

Sutoro Eko


Kelahiran setiap karya keilmuan mempunyai cerita dan rute yang berbeda-beda. Ada banyak buku, terutama buku yang ditulis oleh para politisi, mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap republik Indonesia. Ada sejumlah buku buah karya presiden, jenderal, gubernur maupun bupati/walikota yang mempertunjukkan kehebatan mereka dan serangkaian serita sukses yang mereka bangun selama mereka memimpin. Kalangan akademisi menulis buku karena gelisah dengan kondisi empirik, atau sebagian besar dari mereka menulis buku karena tidak puas dengan karya-karya sebelumnya, seraya hendak menelorkan argumen-argumen baru dalam buku yang ditulisnya.
Buku ini tidak berangkat dari ketidakpuasan, bukan juga karena ingin memamerkan cerita-cerita sukses, tetapi karena dilandasi oleh keinginan menceritakan pelajaran berharga YAPPIKA bersama para mitra organisasi masyarakat sipil (OMS) di Aceh dalam belajar, bergerak dan bersenyawa dalam konteks tata pemerintahan lokal di Aceh selama 2 tahun (2006-2008). Di dalam pelajaran berharga mungkin terdapat makna-makna penting yang bernilai, tetapi tentu juga terdapat kesulitan dan tantangan yang serius.
Narasi tentang pelajaran berharga itu kami kerangkai dengan tema “masyarakat sipil mendemokrasikan daerah”. Apa makna tema ini? Apa relevansi tema ini bagi Aceh dan daerah-daerah lain di Indonesia? Apakah tema ini juga mempunyai relevansi secara keilmuan?
*****
Pekerjaan penting di Aceh pasca tsunami tentu bukan hanya membangun kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi), tetapi juga merawat perdamaian secara berkelanjutan, membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat dan juga mendemokrasikan daerah. Pemerintah Aceh memiliki dana otonomi khusus yang tidak kecil untuk membangun daerah, dan dukungan dari Jakarta pun tetap mengalir untuk membangun Aceh. Pada saat yang sama, organisasi-organisasi masyarakat sipil tengah mengalami pembiakan, yang mempromosikan demokrasi dan menantang pemerintah daerah untuk mengelola dana publik secara transparan, akuntabel dan responsif kepada rakyat. Lembaga-lembaga donor dan jaringan NGOs nasional mempunyai kontribusi besar menanam investasi sosial ke ranah masyarakat sipil di Aceh itu, termasuk karya YAPPIKA melalui ANCORS.
Pembangunan dan demokratisasi daerah bagaimanapun merupakan medan interaksi, bahkan medan tempur, antara negara dan masyarakat sipil. Meskipun tidak memberikan gambaran yang nyata secara keseluruhan, tetapi tampak ada pergeseran locus politik dari “politisasi pembangunan” dan “negara membangun daerah” di masa lalu menjadi “politisasi demokrasi” dan “masyarakat sipil mendemokrasikan daerah”. Dengan bahasa yang lain, dalam konteks ini terjadi lokalisasi politik, sebagai sebuah “politik baru” (new politics), sebuah keyakinan dan praktik politik yang antara lain ditandai dengan pergeseran dari konsolidasi demokrasi ke pendalaman demokrasi, dari depolitisasi pembangunan ke politisasi demokrasi, dari dominasi negara-negaradalam pembangunan ke kebangkitan masyarakat sipil, dari pembangunan negara yang sentralistik ke desentralisasi dan partisipasi lokal (R. Abrahamsen, 2000; J. Harriss, 2002, J. Harriss, K. Stokke, dan O. Törnquist, 2004),
Di masa lalu, negara sangat kuat, negara membangun daerah sehingga membuahkan model pembangunan yang digerakkan oleh negara (state driven development). Tetapi negara Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di satu sisi negara mempunyai formasi yang besar dan hirarkhi yang ketat, mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara mempunyai stuktur birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke perut perempuan sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi negara Indonesia belum bersifat modern, canggih dan impersonal sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi di aras lokal, menampilkan wajah negara semu (pseudo state), yang dikuasai secara tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau sering disebut dengan negara patri­monial yang diwariskan dari kerajaan masa lalu.
Sejumlah ilmuwan sosial mulai dari Harry J. Benda (1964), Yahya Muhaimin (1990) hingga Tony Adam (2002) mengdepankan argumen bahwa bentuk politik Indonesia modern mempunyai akar sejarah di masa lalu, yakni karakter patrimonial. Jaringan-jaringan patron klien dan keke­luargaan (kekerabatan) yang berbasis etnisitas tradisional menjadi cirikhas sistem politik prakolonial terus-menerus berlanjut sejak masa kolonial hingga abad modern sekarang ini. Karakter patrimonial ini membuat nega­ra dikelola secara personal seperti dalam keluarga, baik dalam penempatan jabatan-jabatan publik maupun distribusi sumberdaya keuangan. Sejauh ini tatanan patrimonial telah menjadi kerangka kerja hubungan internal dalam pemerintahan maupun hubungan antara pejabat pusat dan elite daerah.
Pada akhir periode kolonial, pejabat pusat bersekutu dengan elite bang­sawan di daerah dengan membangun pemerintahan tidak langsung den­gan biaya relatif murah namun berhasil menciptakan stabilitas politik. Karena memperoleh perlindungan pemerintah kolonial, elite-elite daerah cenderung menguat. Jika ke atas elite daerah menunjukkan loyalitas, maka ke bawah mereka memperoleh kekuasaan dengan basis etnisitas dan tradisi adat. Di masa kolonial, hukum adat menjadi seperangkat penting pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan setempat dengan mem­biarkan rakyat terbelenggu dalam tata aturan yang berbasis etnis (Henk Schulte Nordholt, 2005). Politik identitas etnik betul-betul menjadi alat untuk representasi politik dan teritorialisasi politik. Di seluruh nusantara, kelompok dan batas-batas etnis ditetapkan sebagai hasil dari komunitas cair dengan tapal batas sangat mudah berubah yang kemudian diberi garis pembatas jelas dengan istilah-istilah ketat serta diletakkan di dalam struk­tur wilayah (Henk Schulte Nordholt, 1994 dan Smith Kipp, 1996).
Burhan Magenda (1994), misalnya, menunjukkan kesinambungan kekua­saan bangsawan di daerah-daerah luar Jawa setelah Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Dia memperlihatkan bahwa korps pega­wai negeri sipil Departemen Dalam Negeri awal tahun 1950-an dikuasai oleh para birokrat Jawa yang bersekutu dengan bangsawan-bangsawan luar Jawa. Birokrat membutuhkan bangsawan untuk mengatur negeri, dan bangsawan membutuhkan perlindungan birokrat untuk menghadapi perla­wanan lokal. Pola hubungan ini semakin menguat di zaman Orde Baru. Den­gan memasuki negara dan menyesuaikan diri secara halus dengan aturan baru permainan politik dan administrasi, banyak elite daerah yang berhasil menciptakan kekuatan baru bagi kepentingan sendiri mereka sendiri untuk memperluas kekuasaan, status dan kekayaan (Magenda, 1994; Michael Mal­ley, 2001). Dengan strategi ganda, mereka sangat loyal pada pusat dengan cara memobilisasi dukungan rakyat untuk kemenangan Golkar, mereka juga berupaya masuk dan mengendalikan cabang-cabang partai penguasa itu. Para elite daerah memperoleh akses jabatan-jabatan penting dan jaringan patronase ekonomi yang sangat menguntungkan.
Pandangan serupa terhadap kesinambungan patrimonial di tingkat daerah memperlihatkan bahwa banyaknya masalah dalam hubungan antara desen­tralisasi dan demokrasi lokal berurat-berakar dalam tubuh elite daerah di Indonesia. Posisi mereka di masa kolonial diperkuat oleh sistem pemer­intahan tidak langsung (indirect rule) yang lebih mengutamakan pem­bedaan etnis dan adat tradisional. Wacana identitas etnis dan kekeluargaan warisan masa lalu yang memantapkan posisi elite dimunculkan di arahkan pada masa Orde Baru. Mereka memiliki akses pada lembaga-lembaga pusat dan mengandalkan konstituen lokal yang digalang dengan loyalitas etnis. Proses desentralisasi memberikan mereka kesempatan memperluas dan mempertahankan jaringan patron-klien daerah, bergabung dengan keter­gantungan fiskal pada Jakarta, menghasilkan persaingan sengit untuk be­rebut posisi-posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Jabatan-jabatan tersebut memungkinkan mereka memperoleh akses eksklusif pada dana-dana pusat dan sumber-sumber daerah (Henk Schulte Nordholt, 2005). Di era desentralisasi dan otonomi daerah, karakter patrimonial berpindah dan menguat di daerah. Delegitimasi sentralisme dan kebangkitan daerah menjadi cirikhas paling menonjol dalam konteks desentralisasi selama satu dekade terakhir. Kebangkitan daerah ditandai dengan bangkitnya politik identitas (entah agama atau etnis), menyoloknya politik kekerabatan dalam birokrasi daerah dan bangkitnya orang-orang kuat yang mempunyai keleluasaan untuk mengendalikan sum­berdaya ekonomi politik lokal. Berbeda dengan kondisi masa lalu, kontrol pemerintah pusat atas daerah semakin melemah, sehingga pusat semakin berang terhadap munculnya raja-raja kecil di daerah.
*****
Warisan masa lalu itu sampai sekarang masih berakar, tetapi masyarakat sipil secara inkremental hadir menjadi kekuatan oposisi atas kekuatan lama. Modernisasi maupun pembangunan yang berjalan selama ini tentu menghasilkan begitu banyak ragam generasi: ada generasi yang hedonis tetapi juga ada generasi transformatif. Gererasi baru yang transformatif ini adalah kekuatan masyarakat sipil, mereka adalah kalangan terdidik baik di dunia pendidikan maupun organisasi masyarakat, yang mempunyai integritas moral, kritis, beradab dan berpandangan visioner. Mereka menaruh perhatian pada isu-isu publik, antikemapanan, antilokalisme, antikorupsi dan tentu juga kritis terhadap pemerintahan daerah, sehingga mereka menjadi kekuatan kontrol sosial yang memberi makna terhadap daerah.
Masyarakat sipil tentu bukanlah malaikat sempurna, yang tidak luput dari masalah-masalah yang serius. Masyarakat sipil menampakkan dua sisi yang paradoks, ada yang civil tetapi juga da yang uncivil. Di satu ada gerakan sosial yang hendak menuntut perubahan, tetapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang berburu money politics pada perhelatan pemilihan umum maupun pilkada. Ada juga organisasi berbasis primordial yang menebar kekerasan dan konflik horizontal.
Potret masyarakat sipil yang mendua, bahkan heterogen, telah terpetakan dengan baik oleh YAPPIKA bersama ACCESS dan CIDA melalui Indeks Masyarakat Sipil (sebuah alat yang dikembangkan oleh CIVICUS) Indonesia, tahun 2006. Studi ini membuat sepuluh kesimpulan tentang potret masyarakat sipil: rakyat Indonesia itu dermawan (filantropis) dan aktif berorganisasi; sumberdaya masyarakat sipil sangat terbatas; lingkungan eksternal belum kondusif; hubungan OMS-negara: bagaimana meningkatkan dialog dan kerjasama; Perlu ada insentif perpajakan untuk OMS sebagai sektor nirlaba; sswasta masih kurang peduli dengan OMS; terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak toleran, menggunakan kekerasan dan diskriminatif; kepercayaan terhadap LSM dan serikat buruh masih rendah; masyarakat sipil belum transparan dan tidak bebas dari korupsi; OMS Indonesia aktif dan sukses dalam mempromosikan demokrasi, HAM dan memberdayakan warga negara
Hasil studi Demos, Menjadikan Demokrasi Bermakna (2005), yang berbeda dengan cara pandang Indeks Masyarakat Sipil, secara gamblang telah menunjukkan titik-titik lemah masyarakat masyarakat sipil di Indonesia. Demos menyimpulkan bahwa pemerintahan demokrasi di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan rejim demokrasi oligarkis yang dibangun di atas jaringan intra-elite dan juga jalur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Para elit oligarkh secara umum dan merata menguasai negara, memonopoli instrumen-instrumen demokrasi, menyesuaikan diri dengan mekanisme prosedural demokrasi liberal, dan memanfaatkannya demi kepentingan mereka sendiri. Pada saat bersamaan, di sisi lain, para aktor pro-demokrasi yang bekerja di civil society secara umum mengalami marginalisasi kecuali di wilayah tradisionalnya selama ini, yakni di instrumen-instrumen masyarakat sipil, serta di wilayah kebebasan sipil dan politik. Ada beberapa persoalan berkaitan yang cukup akut dari aktor prodemokrasi yang berada di civil society. Pertama, masih luas dan kuatnya suasana antipolitik di kalangan organisasi masyarakat sipil. Kekurangpedulian, keengganan, dan bahkan trauma dari banyak warga negara terhadap politik, terutama akibat praktik represi negara para era Orde Baru. Kedua, terisolasinya para aktor pro-demokrasi yang ada di civil society sedikit banyak berkaitan dengan warisan yang sulit ditinggalkan dari “politik massa mengambang” (floating mass politics). Ketiga, berkaitan dengan pemikiran dan cara mereka berorganisasi yang tidak kondusif untuk memperbaiki kualitas gerakan untuk mendorong proses demokratisasi. Seperti misalnya minimnya pemikiran yang jelas mengenai akar masalah dan solusinya, serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi peluang di tengah berbagai tantangan yang ada. Secara umum, mereka terisolasi dari wilayah politik, karakternya yang “mengambang” (floating) dan “terfragmentasi” (fragmented). Sementara, para aktor pro-demokrasi progresif yang diharapkan untuk tetap meneruskan kiprah mereka di wilayah civil society ternyata hanya sekadar menjalankan fungsi kontrol (watchdog) sebagai kelompok lobi atau kelompok penekan.
Karya Demos tentu bukan bermaksud melemahkan tekad, karya dan gerakan OMS yang selama satu dekade terakhir tumbuh di Indonesia, dan lima tahun terakhir tengah booming di Aceh. Dalam pandangan saya, Demos mempunyai pandangan yang maksimal dan “radikal” tetapi juga normatif, sebagai kritik atas mainstream demokrasi liberal, seraya memprovokasi kalangan OMS untuk melakukan reklaim terhadap kekuasaan. Argumen ini memperlihatkan “ketidaksabaran” akan masyarakat sipil yang terlalu soft dan inkremental di satu sisi, dan sekaligus jengkel terhadap oligarkhi yang berkuasa dengan bingkai demokrasi liberal. Seandainya aktivis cepat berkuasa, sementara basis kebajikan sosialnya masih lemah, jangan-jangan mereka juga masuk ke lobang yang sama, yakni lobang oliharkhi, yang tidak mampu melakukan transformasi menuju demokrasi bermakna.
Di Indonesia, secara empirik, pertumbuhan masyarakat sipil lebih bersifat soft dan evolusioner ketimbang revolusioner, sesuai dengan kultur politik dan formasi kelas yang telah terbangun selama ratusan tahun. Trend satu dekade terakhir dan tahun-tahun yang akan datang memperlihatkan bahwa pertumbuhan masyarakat sipil di Indonesia lebih memungkinkan di aras lokal bersamaan dengan pembiakan demokrasi lokal. Bagaimanapun demokrasi lokal menyediakan arena politik yang lebih dekat dan dapat dijangkau oleh organisasi maupun komunitas lokal. Trend ini juga paralel dengan semakin maraknya inovasi dan reformasi yang justru muncul di level daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh Kalimantan Tengah, Jembrana, Surakarta, Yogyakarta, Purbalingga, Solok, Tanah Datar, Belitung Timur, Sragen, Tanah Bumbu, Blitar, Tarakan, Lamongan, Gorontalo, Kebumen, Bantul, Sukoharjo, Luwu Utara, dan lain-lain. Inovasi ini sebagian besar digerakkan oleh komitmen pemimpin lokal, tetapi suara dan tuntutan masyarakat juga menantang daya tanggap pemimpin daerah. Rintisan inovasi lokal itu jelas-jelas memberikan makna dan manfaat otonomi daerah bagi warga.
Sebaliknya basis ekonomi yang lemah, kelangkaan logistik dan rentang geografis yang tidak mudah, membuat gerakan masyarakat sipil pada skala nasional mengalami kesulitan yang serius. Meskipun Jakarta selalu menyajikan aneka ragam perturungan politik dan aksi kolektif organisasi masyarakat sipil, hal itu lebih menampakkan fenomena Jakarta, yang terlalu jauh dijangkau oleh jutaan rakyat dan komunitas yang hidup di pelosok daerah dan desa. Tentu pemerintah pusat telah menelorkan banyak cerita sukses, termasuk memperbaiki angka-angka statistik yang buruk, tetapi rakyat di pelosok nusantara lebih mengetahui secara jelas wacana dan pentas politik dari media daripada merasakan langsung manfaat kebijakan makro yang ditelorkan pemerintah.
Berbeda dengan pemilihan umum yang dalam tempo singkat memperlihatkan “hasil siapa memperoleh apa”, pertumbuhan masyarakat sipil beserta hasil dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung saat ini. Ralp Dahrendorf (1990) pernah menyampaikan petuah berharga: “Sebuah negara bisa membangun demokrasi politik selama 6 bulan, bisa menciptakan ekonomi pasar selama 6 tahun, tetapi tumbuhnya masyarakat sipil yang kuat di Eropa Timur membutuhkan waktu selama 60 tahun”. Jika tidak percaya pada petuah Dahrendorf, kita bisa melihat dan menghayati lebih dekat pada Yogyakarta, sebuah daerah yang paling kaya akan masyarakat sipil dan modal sosial. Pertumbuhan masyarakat sipil di Yogyakarta membutuhkan waktu panjang, yang sudah berlangsung lama bersamaan dengan evolusi dan kemajuan pendidikan. Komunitas-komunitas (seni, budaya, intelektual, antarumat beriman, mahasiswa, pecinta lingkungan, peduli heritage, peduli ruang publik, dan sebagainya) baik besar dan kecil tumbuh subur di setiap tempat, di setiap gang kampung. Yogyakarta juga melahirkan ilmu pengetahuan dan aktor-aktor NGOs yang tersebar di antero Indonesia; dan sebagian besar aktivis NGOs dari Aceh sampai Papua juga mengenyam pembelajaran di Yogyakarta. Berbagai bentuk, aktor dan arena masyarakat sipil tumbuh subur sebagai wadah untuk membangun jaringan sosial, pembalajaran, menumbuhkan etika sosial, sekaligus sebagai kekuatan kontrol sosial dan penyeimbang masyarakat politik dan pemerintah daerah (negara). Kekayaan masyarakat sipil inilah yang membuat Yogyakarta menjadi sehat, nyaman, mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, dan peringkat antikorupsi tertinggi di Indonesia. Berbagai kalangan dari luar Yogyakarta memberikan pujian seraya mengatakan bahwa Yogyakarta menyajikan otonomi masyarakat yang sejati dan bermakna.
Pengalaman Yogyakarta yang adhem ayem tentu berbeda dengan pengalaman Aceh yang konfliktual selama puluhan tahun. Pengalaman masyarakat sipil Aceh juga berbeda dengan pengalaman masyarakat sipil pada skala nasional. Gelombang demokratisasi di Eropa Timur, Eropa Selatan, Amerika Latin dan sebagian di Asia pada tahun 1980-an, ditambah dengan kaitan-kaitan transnasional, telah memberikan inspirasi bagi masyarakat sipil untuk menyerukan demokratisasi dan menantang rezim otoritarian Orde Baru (Ander Uhlin, 1997; Bob Sugeng Hadiwinata, 2003; dan Suharko, 2005). Setelah Orde Baru berakhir terjadilah booming NGOs yang luar biasa. Proyek JPS di masa krisis secara instan melahirkan LSM-LSM baru yang tidak jelas, termasuk LSM Plat Merah, di setiap daerah meskipun pada tahun-tahun berikutnya mereka hilang dari peredaran. Pada saat yang sama, muncul ribuan NGOs generasi baru yang tidak hanya mengusung isu-isu HAM dan lingkungan seperti generasi sebelumnya, tetapi mengusung banyak isu yang beragam di bawah payung desentralisasi dan demokratisasi.
Ketika secara nasional NGOs mengalami booming dan merayakan demokratisasi, Aceh masih dalam situasi konflik. Kalangan NGOs sebenarnya telah tumbuh lama seperti hanya di daerah-daerah lain, tetapi mereka belum bisa bergerak bebas, dan lebih banyak menangani isu-isu HAM dan kekerasan. Aceh mengalami booming NGOs setelah bencana tsunami dan dimulainya perdamaian. Berakhirnya konflik, situasi politik yang kondusif, proyek yang bertaburan, kehadiran lembaga-lembaga donor dan NGOs nasional memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan NGOs di Aceh beberapa tahun terakhir. Ada NGOs yang baru lahir pada 3 tahun terakhir, ada pula NGOs lama yang aktif kembali keran dorongan dari luar. Ada juga RTA Singkil, yang membuka haluan baru, dari sebuah dayah (pesantren) tradisional menjadi OMS semacam NGOs yang terlibat aktif mendidik warga, mengorganisir komunitas dan melakukan advokasi kebijakan publik di sektor pendidikan.
Pengalaman masyarakat sipil Aceh mendemokrasikan daerah tentu tertinggal beberapa tahun bila dibandingkan dengan pengalaman OMS di daerah-daerah lain. Sebagian besar OMS di Aceh tidak tumbuh karena evolusi yang panjang bersamaan dengan evolusi pendidikan, melainkan tumbuh karena disokong oleh jaringan dan investasi sosial dari luar. Saat ini OMS Aceh sedang tumbuh, belajar, bergerak dan bersenyawa dengan pemerintah daerah, sekaligus tengah dalam pencarian karakter dan posisi. Karena tengah belajar, maka standar dan petuah Demos mungkin relevan untuk dibaca tetapi belum relevan untuk diterapkan. Seperti halnya pengalaman di daerah-daerah lain, pembelajaran OMS di Aceh secara evolusioner dan inkremental bakal memberikan sumbangan terhadap pembiakan demokrasi lokal.
*****
Buku ini hendak menuturkan pengalaman OMS di Aceh dalam belajar, bergerak dan bersenyawa mendemokrasikan daerah. Narasi yang disampaikan seputar siapa OMS, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka lakukan, apa dan siapa kekuatan pendukungnya, apa yang mereka peroleh, apa kendala yang mereka hadapi dan seterusnya. Pembaca mungkin kecewa karena buku ini tidak berangkat dari sebuah penelitian terstruktur yang panjang dan mendalam, melainkan buku ini dikemas dari catatan pengalaman ANCORS selama 2-3 tahun terakhir. Buku ini tentu bukan sekadar laporan proyek yang miskin pembelajaran, meskipun bercerita tentang pengalaman sebuah program. Kami berupaya membangun dialog antara narasi kecil (pengalaman empirik) dengan narasi besar (teori atau perspektif), sehingga buku ini diharapkan lebih dari sekadar catatan pengalaman. Di bab terakhir, kami juga menyuguhkan dimensi pembaruan teori dan praksis masyarakat sipil di Indonesia, sebagai pelajaran bagi banyak pihak yang bersentuhan dengan dunia OMS.
Saya, secara pribadi, tidak mengikuti pengalaman ANCORS dari awal. Tetapi saya mempunyai pengalaman dan banyak pelajaran berharga berkat kunjungan rutin ke Aceh dari tahun 2006 hingga 2009. Pada kunjungan-kunjungan awal, saya mempunyai banyak kesan pertama yang baik, mulai dari kopi Aceh yang khas dan gurihnya emping melinjo yang membikin ketagihan, sampai dengan kesan bawah OMS di Aceh begitu bergairah dan menyenangkan. Tetapi pengetahuan dan pengalaman pertama saya yang lebih mendalam tertuju pada mukim dan gampong, yang kemudian melahirkan sebuah buku bertitel “Bergerak Menuju Mukim dan Gampong”, dipublikasikan secara bersama oleh AIPRD-LOGICA, IRE dan JKMA pada tahun 2007. Pengetahuan saya yang lebih banyak tentang OMS di Aceh setelah belakangan bergaul dengan YAPPIKA, ketika saya melakukan evaluasi ANCORS dan kemudian evaluasi IMPACT. Pengalaman dan pengetahuan di penguhujung perjalanan ANCORS inilah yang kemudian saya sumbangkan untuk menulis buku ini, bersama dua teman dari YAPPIKA.
Buku yang saya tulis bersama Riawan Tjandra dan M. Umar (EMTAS), Bergerak Menuju Mukim dan Gampong, memperoleh sambutan baik tetapi juga kritik dan kekecewaan. Ada pemuka adat yang meragukan kebenaran buku itu karena ditulis orang yang jauh dari Aceh. Ada pula seorang guru besar Unsyiah yang merasa tidak nyaman dengan kahadiran buku itu. Bagi saya, semua ini tidak menjadi masalah. Kritik dan ketidakpuasan terhadap sebuah buku merupakan sesuatu yang baik, yang membuat buku itu lebih berharga. Mudah-mudahan buku “Masyarakat Sipil Membangun Daerah” ini juga disambut dengan kritik dan ketidakpuasan, sehingga bakal melahirkan buku-buku lain yang bersifat novelty, sehingga bisa memperkaya khazanah pembelajaran dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan masyarakat sipil di Indonesia.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Share ing jaringan sosial


Similar:

Buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik...

Buku cerita ini menceritakan tentang seorang penyihir muda yang mengelola...

Buku ini berisi kumpulan cerita-cerita lucu bagian ke 2 yang terjadi...

Cerita sukses agribisnis buah “moena fresh”: dari petani buah ke pengusaha buah

Bandung dengan jumlah Warung Internet (warnet) lebih dari 100 bahkan...

Sudah banyak dibuktikan, akan tetapi sejauh mana tepatnya perubahan...

Buku ini adalah hasil penyuntingan dari tulisan para penulis yang...

Cerita Dari Dalam Ruang Praktek Dokter

Anda mungkin sadar, saya belum juga menjawab pertanyaan awal soal...

Oleh karena itu kita akan tetap mengikuti performa dari ipo dalam 36 bulan setelah melakukan

Gambar


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
gam.kabeh-ngerti.com
.. Home